PAJAK ( PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN )

KEMENTERIAN

KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN

PAJAK PENGHASILAN

W

AJIB

P

AJAK

ORANG PRIBADI

MEMPUNYAI PENGHASILAN :

1.

DARI USAHA/PEKERJAAN BEBAS YANG MENYELENGGARAKAN

PEMBUKUAN ATAU

NORMA PENGHITUNGAN

PENGHASILAN NETO

2.

DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA

3.

YANG DIKENAKAN PPh FINAL

DAN/ATAU

BERSIFAT FINAL

4.

DARI PENGHASILAN LAIN

(FORMULIR 1770)

PETUNJUK UMUM

Berdasarkan ketentuan Undang

-

U

ndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum

d

an Tata

Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang

-

U

ndang Nomor

16

Tahun 200

9

(UU KUP), hal

-

hal yang perlu diperhatikan oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut

:

1.

Setiap Wajib Pajak wajib

mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan dengan benar, lengkap

dan

jel

as

serta

menandatanganinya.

2.

SPT Tahunan ditandatangani oleh Wajib Pajak Orang Pribadi atau orang yang diberi kuasa

menandatangani sepanjang dilampiri dengan surat kuasa khusus.

3.

SPT Tahuna

n dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya

dilampiri keterangan

dan/atau

dokumen sebagaimana ditetapkan dalam

Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007

tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara

Pengambilan, Pengisian dan Penandatanganan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan

sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009

dan

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor K

EP

-

214/PJ./2001

tentang Keterangan dan/atau

Dokumen

Yang harus Dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan

.

4.

Wajib Pajak harus mengambil sendiri formulir SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak

(KPP)/Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) atau dengan cara

mengunduh (download) melalui website

www.pajak.go.id

dan menyampaikannya paling lambat 3

(tiga) bulan setelah

Tahun Pajak

berakhir.

5.

Penyampaian SPT Tahunan dapat

dilakukan secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak tempat

Wajib Pajak terdaftar atau dikuku

hkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal

Pajak meliputi Pojok Pajak, Mobil Pajak dan Tempat Khusus Penerimaan Surat Pemberitahuan

Tahunan

(

Drop Box)

atau dapat dikirimkan melalui pos dengan tanda bukti penerimaan surat atau

dengan cara

lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor

181/PMK.03/2007

tentang

Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan,

Pengisian dan Penandatanganan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan

sebagaimana telah

diubah dengan

Peratu

ran Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009

.

.

6.

Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan

SPT Tahunan

harus dibayar lunas

sebelum S

PT Tahunan

disampaikan. Apabila pembayaran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo

pembayaran atau penyetoran pajak, dikena

i

sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua

persen) perbulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal

pemba

yaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

7.

Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang ke Kas Ne

gara melalui Kantor

Pos

atau bank yang ditunjuk oleh

Menteri Keuangan

untuk menerima pembayaran pajak (Bank

Persepsi)

.

2

8.

Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan untuk

mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran pajak yang

terutang

berdasarkan

SPT Tahunan (PPh Pasal 29)

,

paling lama 12 (dua belas) bulan.

Be

rdasarkan

Peraturan

Direktur Jenderal Pajak Nomor

PER

-

38

/PJ/200

8

tentang Tata Cara

Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran pajak,

permohonan harus diajukan secara

tertulis kepada Kepala K

antor

P

elayanan

P

ajak

tempat Wajib Pajak terdaftar

paling lama 9

(sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran,

dengan menggunakan formulir tertentu

sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak

tersebut.

9.

Wajib

Pa

jak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan paling lam

a 2 (dua)

bulan. Pemberitahuan harus disertai penghitungan sementara pajak terutang dalam 1 (satu)

Tahun Pajak

dan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak

yang terutang.

10.

Apabila SPT Tahunan tidak disampaikan dalam jangka wa

ktu yang ditetapkan atau dalam batas

waktu perpanjangan penyampaian SPT Tahunan

Wajib Pajak

,

dikenai

sanksi administrasi berupa

denda sebesar Rp100.000,

00

(seratus ribu rupiah).

11.

Setiap orang yang karena kealpaannya

atau dengan sengaja

tidak menyampaikan

SPT Tahunan

atau menyampaikan SPT Tahunan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan

keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan

negara, dapat dikena

i

sanksi

administrasi

dan

/atau

sanksi

pidan

a

sesuai dengan ketentuan

perundang

-

undangan yang berlaku.